Gugatan Perwakilan terhadap Tumpahan Minyak Montara


Gugatan Perwakilan (class action) ini dilakukan terhadap perusahaan yang mengoperasikan Montara Wellhead Platform (Anjungan Kepala Sumur Montara), PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (‘PTTEPAA’), anak perusahaan PTT Exploration dan Production Public Company Limited.

Pemohon utama dalam gugatan perwakilan ini adalah Bapak Daniel Sanda, seorang petani rumput laut dari Pulau Rote, Indonesia, yang menuduh bahwa tanaman rumput lautnya dimusnahkan oleh minyak dari Montara Wellhead Platform yang mencapai perairan pantai pulaunya. Pak Sanda melakukan gugatan ini mewakili sekitar 15.000 petani rumput laut yang tanamannya musnah akibat keadaan yang serupa.

Gugatan ini didanai oleh Harbour Fund II, L.P.

Apa yang dimaksud dengan Tumpahan Minyak Montara?

Montara Wellhead Platform terletak di perairan Australia sekitar 685 kilometer sebelah barat dari Darwin, 630 kilometer timurlaut dari Broome, 250 kilometer sebelah tenggara dari Indonesia, dan termasuk wilayah lepas pantai Wilayah Pulau Ashmore dan Cartier.

Pada tanggal 21 Agustus 2009, terjadi ledakan pada Sumur H1, yang mengakibatkan keluarnya minyak dan gas secara tidak terkendali ke Laut Timor selama 74 hari hingga 3 November 2009. Walaupun PTTEPAA menyebutkan perkiraan bahwa minyak yang bocor hanya 400 barel per hari, Geoscience Australia memperkirakan bahwa ledakan tersebut mungkin mengeluarkan 2000 barel minyak per hari. Dari perkiraan konservatif Geoscience Australia berarti total volume minyak yang keluar adalah sekitar 148.000 barel, atau 23.532.000 liter.

Tumpahan minyak Montara adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Australia. 184.000 liter bahan kimia pengurai minyak digunakan dalam upaya pembersihan tumpahan. Dari enam bahan kimia yang digunakan, 2 di antaranya diketahui meningkatkan toksisitas (tingkat racun) minyak terhadap mahluk laut.

Budidaya rumput laut di Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu dari 34 propinsi di negara kepulauan Indonesia. Menurut sejarah, NTT merupakan salah satu propinsi termiskin di Indonesia. Tetapi, sejak sekitar tahun 2000, budidaya rumput laut telah berkembang sebagai pilihan lain yang menguntungkan dibandingkan penangkapan ikan dan pertanian tradisional, dan menjanjikan untuk sangat memperbaiki perekonomian dan kualitas hidup di NTT. Rumput laut bahkan dijuluki 'emas hijau' karena sangat memperbaiki standar hidup sebagai hasil budidayanya. Selama beberapa tahun sebelum tumpahan minyak Montara, penduduk Indonesia di NTT yang sebelumnya merupakan petani miskin, jadi mampu menyekolahkan anak-anaknya di universitas di Jakarta dan Bali, membangun rumah, dan membeli barang-barang mahal seperti mobil dan kapal motor.

Selama bulan September dan Oktober 2009, para petani rumput laut di NTT mulai melihat minyak di ladang rumput laut mereka dan sekitarnya. Tak lama kemudian, ada ladang-ladang yang musnah seluruhnya, termasuk stek yang semestinya akan digunakan untuk budidaya panen berikutnya. Para petani bertahan dalam upaya mereka membudidayakan rumput laut tapi banyak yang masih belum mencapai tingkat produksi yang mereka dapatkan sebelum adanya tumpahan minyak.

Komisi Penyelidikan

Pada tahun 2010 Pemerintah Persemakmuran (Pemerintah Pusat) mengadakan Komisi Penyelidikan terhadap tumpahan itu. Komisi tersebut menjelaskan bahwa penyebab yang paling mungkin dari ledakan tersebut adalah kesalahan 'sistematis' yang bersifat 'berurat berakar'. Komisi itu menyimpulkan bahwa tindakan-tindakan PTTEPAA jauh di bawah praktik ladang minyak yang wajar.

Komisi itu mengatakan lebih lanjut, "Ledakan itu bukanlah cerminan kejadian kemalangan, atau nasib buruk," melainkan "sistem dan proses [PTTEP AA’s] begitu tidak memadainya dan personil-personil utamanya begitu tidak memiliki kemampuan dasar, sehingga Ledakan itu boleh dikatakan merupakan kejadian yang tinggal menunggu terjadi saja." Lebih lanjut lagi Komisi tersebut mencatat "PTTEPAA tidak berusaha secara selayaknya untuk menyelidiki keadaan dan penyebab Ledakan. Akibatnya informasi yang mereka berikan kepada para regulator tidaklah lengkap dan cenderung menyesatkan."

Komisi Penyelidikan merekomendasikan agar Menteri Sumber Daya dan Energi pada waktu itu, Martin Ferguson, meninjau ulang izin beroperasi PTTEPAA di Montara Oilfield. Menteri Martin Ferguson menolak untuk menerbitkan pemberitahuan ‘show cause’ (permintaan penjelasan), yang semestinya dapat berakibat dibatalkannya izin beroperasi PTTEPAA. Pada akhirnya PTTEPAA mengaku bersalah atas empat pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyimpanan Minyak dan Gas Rumah Hijau Lepas Pantai Tahun 2006 (Cth) (Offshore Petroleum and Greenhouse Gas Storage Act 2006 (Cth)) dan didenda sebesar $510,000. Tetapi, PTTEPAA tetap beroperasi di Montara hingga saat ini.

Status perkara

Gugatan Perwakilan Montara diajukan ke Pengadilan Federal Australia pada tanggal 3 Agustus 2016. Perubahan Lebih Lanjut Surat Gugatan (Further Amended Statement of Claim) dan Perubahan Lebih Lanjut Permohonan Memulai (Further Amended Originating Application) diajukan pada tanggal 28 Juli 2017. Pada tanggal 14 Agustus 2017, Perubahan Surat Pembelaan diajukan oleh PTTEPAA.

Pada tanggal 20 Oktober 2016 dilangsungkan sidang yang dipimpin oleh Hakim Griffiths. Sidang tersebut berkenaan dengan pertanyaan prosedural mengenai apakah para anggota dari gugatan perwakilan tersebut telah "memulai" perkara sesuai pasal 44 dari Undang-Undang Limitasi (NT) dan oleh karena itu meminta perpanjangan masa limitasi berdasarkan Undang-Undang tersebut. Pada tanggal 24 Januari 2017 Hakim Griffiths mengeluarkan keputusan yang mendukung anggota-anggota kelompok pada perkara tersebut. Akses keputusan itu di sini.

Pada tanggal 1 Agustus 2017 sebuah sidang dilaksanakan dengan dipimpin oleh Hakim Yates. Sidang tersebut terkait dengan permohonan Pak Sanda untuk memperpanjang masa limitasi dalam perkara tersebut supaya beliau dapat melanjutkan gugatannya di Pengadilan Federal. Pada tanggal 15 November 2017 dikeluarkan keputusan yang mendukung Pak Sanda. Ini berarti Pak Sanda dapat melanjutkan gugatannya terhadap PTTEPAA. Akses keputusan itu di sini.

Saat ini Pengadilan Federal telah menetapkan jadwal untuk mengajukan bukti-bukti perkara. Pak Sanda harus mengajukan bukti dari orang awam sebelum tanggal 30 Agustus 2018 dan bukti ahli yang mendukung gugatannya sebelum 28 September 2018. PTTEPAA harus mengajukan bukti orang awam dan ahli pada awal tahun 2019. Pengadilan Federal belum menetapkan tanggal sidang untuk gugatan Pak Sanda.